Hasil survei Komisi pemberantasan korupsi (KPK) lebih tingi tingkat kepuasan masyarat di banding presiden Jokowi

Komisi pemberantasan Korupsi. KPK

Info-No1. Penilaian masyarakat terhadap Komisi pemberantasan korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga yang paling di percaya saat ini. Hasil Survei indikator KPK meraih angka yang sangat tinggi, dengan angka 79.6% yang dilakukan Indikator politik indonesia semenjak 18-29 january 2016. Peneliti senior indikator politik indonesia, Hendro Prasetyo mengungkapkan bahwa angka yang di capai Lembaga pemberantasan korupsi (KPK) mampu mengalahkan lembaga Demokrasi kepresidenan, dengan  survei yang dihasilkan di bawah KPK dengan angka yang di peroleh  (79.2%) tepaut 4% dengan KPK. Sedangkan Lembaga kepolisianmendapatkan nilai (68,9%) dan Pengadilan mendapatkan nilai (57,9%) sedangkan DPR tercecer di posisi ke lima dengan perolehan angka (48,5%)dan Partai Politik memperoleh nilai (39,2%) dan hasil survei ini sejajar dengan penolakan masyarakat terhadap Revisi Undang-Undang KPK selama ini. Survei di lakukan kepada 1.550 responden di kota seluruh indonesia. Dengan batasan minimal usia 17 tahun.

“banyak dari kalangan masyakat yang sudah mengetahui tentang kewenangan lebaga pemberantasan korupsi (KPK) yang di usulkan untuk dilakukan revisi itu, namun sebagian besar masyarakat menolat tentang adanya revisi itu, tutur Hendro prasetyo di kantorIndikator Jln cikini, menteng jakarta pusat pada hari senin 8/2/2016. Dikutip metro.

“munculnya Tentang adanya revisi terhadap Undang-Undang KPK membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap DPR, Partai Politik, dan juga terhadap presiden. Dari hasil Survei Kepercayaan terhadap DPR (59,2. Menjadi 48,5%) dan juga terhadap ParPol (50,1. Menjadi 39,2%), dan pada saat publik tahu tentang adanya sebuah revisi terhadap Undang-Undang KPK, mereka juga mengurangi trust terhadap presiden Jokowi.”  Walaupun hingga saat ini sebanyak 66,5% masih menyatakan cukup puas terhadap kinerja Jokowi dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai presiden, akan tetapi kepuasan ini pasti nantinya akan terganggu, karna adanya sebuah revisi Undang-Undang KPK ini. sambung Hendro.

“dalam adanya hal pembatasan kewenagan penyadapan terhadap KPK, tentu ini akan sangat berpengaruh kepuasannya terhadap jokowi nanti, jika ini terjadi perbandingannya adal 63:73% dan paada kewenangan-kewenangan penuntutan 62:72%. Kalau sampai revisi terhadap Undang-Undang KPK ini tetap di lanjutkan dan presiden tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat, sudah pasti tingkat kepuasan publik akan menurun terhadap kinerja presiden jokowi. Tutup Hendro prasetyo.